PERANAN ALOKASI DANA APBD TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMMAT ISLAM DI ERA OTONOMI DAERAH : STUDI TENTANG PENYERAPAN APBD KOTA TEBING TINGGI
Keywords:
Dana APBD, Otonomi DaerahAbstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kebijakan desentralisasi fiscal yang
dilakukan pemerintah Kota Tebing Tinggi di era otonomi daerah berdampak positif
atau tidak kepada masyarakat secara umum dan khususnya kepada ummat Islam Kota
Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library Reasearch) dan
penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan data primer dan sekunder
yang diperoleh dari Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Estimasi terhadap penelitian
dilakukan dengan melakukan tehnik pembedahan dan penelaahan terhadap konsep
APBD Kota Tebing Tinggi di Era Otonomi Daerah khususnya mulai dari tahun 2005 –
2009 beserta Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Buku Kebijakan Umum
(KUA) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD) Kota Tebing Tinggi untuk
Tahun 2005 – 2009.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiscal dimasa otonomi daerah
sangat positif dan menyentuh kepada masyarakat banyak. Dan khusus Kota Tebing
Tinggi ternyata alokasi dana yang dikucurkan kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi
berdampak meningkatkan kesejahteraan kepada ummat Islam di Kota Tebing Tinggi.
References
Abdul Halim, Bunga Rampai Manajemen Daerah, Yogyakarta : UPP AMP YKPN,
2001
2. Haw Widjaya, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Cet.2, Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 2002
3. Kepres No.42 Tahun 2002, Pedoman Pelaksanaan APBN, Bandung : Fokus Media.
4. M Kuncoro, Otonomi Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi Dan Peluang,
Jakarta : Erlangga, 2004
5. Pengantar Nota Keuangan Dan APBN, 2009
6. Permendagri Nomor 59 2007 (Penyempurnaan Permendagri No.13 Tahun 2006),
Dirjen Depdagri Tahun 2007.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi
Tahun 2006 – 2010
8. Undang-Undang RI No.17 Tahun 2003, Keuangan Negara, Jakart : Panca Usaha,
2003
9. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004, Pemeriksan Pengelolaan Dan Pertanggungan
Keuangan Negara, Bandung : Fokus Media, 2004
10. Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah, Bandung : Citra Utama,
2004
11. Undang Undang No.22 tahun 1999, Pemerintah Daerah, Jakarta : Sinar Grafika, 1999
12. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat
Dan Daerah, Citra Umbara : Bandung, 2004
13. Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Tebing Tinggi dari tahun 2006 – 2010
14. Realisasi Perhitungan APBD Kota Tebing Tinggi dari Tahun 2001 – 2009
15. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2007 –
2010
